Menlu Harus Protes Keras Malaysia

Menlu Harus Protes Keras Malaysia. Penghinaan terhadap Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie oleh mantan Menteri Penerangan Malaysia Tan Sri Zainudin Maidin menuai kecaman dari banyak kalangan.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Arnas Urbaningrum meminta Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengirim nota protes keras kepada Malaysia. Pemerintah Indonesia tidak boleh membiarkan pelecehan kepada mantan Presiden Habibie. Menurutnya, meskipun tulisan Zainudin adalah bukan sikap Pemerintah Malaysia,hal itu tidak boleh diabaikan oleh pemerintahan Tun Najib Razak tersebut.

“Istilah the dogofimperialism merupakan salah satu serangan rasis kepada mantan Presiden Habibie. Ini tak boleh dibiarkan,” tegasnya kemarin. Dia mengungkapkan jangan karena ada kompetisi politik dalam negeri, lalu dilebarkan dengan menghina mantan Presiden Habibie. “Ini sangat disesalkan,”ujar Anas. Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.Bagi dia,penghinaan yang besar terhadap mantan presiden Indonesia tak bisa dipandang biasa-biasa saja.

“Penguasa Malaysia telah memanfaatkan Habibie untuk menyudutkan Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim demi kepentingan politik. Penghinaan ini kan disampaikan setelah kehadiran Habibie di negeri jiran itu atas undangan Anwar Ibrahim untuk ceramah di Universiti Selangor,” tuturnya. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, pihaknya secara resmi sudah melayangkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia kemarin.Mekanismenya, DPR memberikan nota protes itu kepada Duta Besar Indonesia di Malaysia atau langsung kepada Pemerintah Malaysia.

“Parlemen memiliki kedudukan strategis. Nota protes dibuat DPR karena pemerintah belum memberikan posisi yang tegas. Komunikasi harus baik (antar)-sesama negara tetangga. Karena itu,istilah yang dipakai mantan Menteri Penerangan Malaysia itu sudah menyinggung. “Bagaimanapun Pak Habibie punya jasa yang besar untuk negara kita,” ujar Pramono Anung. Seperti diketahui, BJ Habibie dihina oleh mantan Menpen Tan Sri Zainudin Maidin dengan disebut sebagai the dog of imperialism.

Pernyataan melecehkan ini disebarluaskan Zainudin melalui tulisannya yang dimuat di koran Utusan Malaysia pada Senin (10/12). Dalam tulisannya yang berjudul “Persamaan BJ Habibie dengan Anwar Ibrahim”, Zainudin juga menyebut Habibie sebagai sosok pengkhianat negara atas lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Editorial yang ditulis oleh Zainudin ini sebenarnya menyoroti kedekatan Habibie dengan Anwar Ibrahim yang mengundangnya untuk berbicara di hadapan mahasiswa Universiti Selangor (Unisel) pada 6 Desember 2012.

Dalam rilisnya,Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunda kunjungan ke Malaysia menyusul hinaan Zainuddin Maidin kepada Habibie hingga hubungan kedua negara membaik.

”Saya mengecam keras pernyataan mantan Menteri Penerangan Malaysia Tan Sri Zainuddin Maidin terhadap mantan Presiden BJ Habibie dan meminta agar yang bersangkutan menarik pernyataan dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia,” kata Nanat Fatah Natsir . Menurut dia,pernyataan itu tidak sesuai dengan sejarah Indonesia. ”Pintu masuk demokrasi di Indonesia adalah pada masa pemerintahan Pak Habibie,”paparnya.

Tak Tahu Demokrasi

Ketua DPR Marzuki Alie meminta masyarakat Indonesia jangan terprovokasi atas tudingan Zainudin Maidin terhadap BJ Habibie maupun terkait proses demokrasi di Indonesia. Menurut dia, tudingan Malaysia itu hanyalah ocehan pribadi Zainudin alias bukan sikap resmi Pemerintah Malaysia. Bahkan tudingan itu menurutnya justru menggambarkan ketidaktahuan Zainudin tentang apa itu demokrasi.

“Protes boleh saja kita lakukan dan DPR pun telah menyatakan sikapnya serta mengirimkan surat protes yang intinya menurut saya agar Pemerintah Malaysia bisa menjaga keharmonisan hubungan kedua negara.Termasuk meminta Malaysia mendidik masyarakatnya untuk bersikap layaknya negara yang bersahabat dan memiliki budaya ketimuran,” ujarnya. Dia menambahkan, masyarakat Indonesia patut bangga karena terbukti jauh lebih berbudaya, lebih beretika,dan tidak pernah mengurusi apa yang menjadi urusan negara lain.

“Rakyat mereka merindukan demokrasi seperti di Indonesia. Pemerintahnya sangat alergi terhadap kritik, berbeda dengan kita. Jangankan menerima kritik dari kita, dari Anwar Ibrahim saja mereka tidak terima,”imbuhnya. Sementara itu, Pemerintah Indonesiasecararesmibelummerespons penghinaan terhadap BJ Habibie tersebut. Staf Khusus Presiden Bidang LuarNegeri Teuku Faizasyah mengatakan,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengikuti perkembangan pemberitaan harian UtusanMalaysia terkait penghinaan terhadap BJ Habibie dari media massa.

“Saya ketahui Bapak Presiden mengikuti berita tersebut. Namunsaya belum mengetahui apabila ada yang disampaikan kepada Presiden,”ujar Teuku kepada SINDOtadi malam. Menurut dia, kasus ini diangkat oleh seorang mantan menteri Malaysia dan bersifat pribadi dalam menyampaikan pandangannya. Untuk itu, lanjut dia,kasus ini harus disikapi dengan bijak,utamanya dalam kaitan hubungan atau tataran antarnegara atau antarpemerintahan.

Dalam rencana kunjungan kerjanya ke Malaysia pekan depan atau pada tanggal 18–20 Desember, Teuku mengatakan bahwa Presiden tidak akan membicarakan kasus ini.“Fokus pertemuan minggu depan adalah membahas kemajuan kerja sama bilateral di berbagai bidang. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan Presiden dengan PM Malaysia pada Oktober lalu di Lombok,Bali,”tuturnya.

Harus Direspons Keras

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta BJ Habibie merespons penghinaan tersebut dengan memberikan pernyataan tandingan.Menurut dia,Habibie harus menjelaskan bahwa pernyataan mantan Menpen Malaysia itu tidak benar.“Apa yang dikemukakan harus dijawab. Kita berada di dalam suasana keterbukaan. Tentu hampir sama dengan di Indonesia. Karena itu harus dijawab,dijelaskan bahwa pernyataan itu tidak benar,” ujar JK kemarin.

Namun, dia juga meminta media massa Malaysia memuat pernyataan tandingan yang dikeluarkan Habibie. Dia menyampaikan,hal ini merupakan konsekuensi dari keterbukaan dan demokrasi.

readmore »»  

Korut Berhasil Luncurkan Roket

Korea Utara (Korut) kemarin sukses meluncurkan roket dan menempatkan sebuah satelit di orbit. Keberhasilan ini membuat banyak negara semakin khawatir dengan kemampuan rudal negeri komunis tersebut.

Peluncuran ini hanya beberapa hari menjelang peringatan satu tahun kematian pemimpin Korut Kim Jong-il.Peluncuran itu memicu kecamanan internasional dan kemarahan para sekutu Amerika Serikat (AS), seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel). Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera menggelar sidang darurat untuk membahas sanksi selanjutnya terhadap Korut.

Meski demikian,sekutu Korut,China, memuji kesuksesan peluncuran roket tersebut. Korut bersikeras bahwa misi peluncuran roket itu bukan uji coba rudal antar-benua seperti dituduhkan oleh AS,Korsel,dan Jepang, serta dilarang PBB. Pyongyang menegaskan, peluncuran roket itu untuk mengorbitkansatelitsainsmilikKorut di orbit dan berhasil mencapai tujuan tersebut. “Satelit telah memasuki orbit seperti yang direncanakan,” ungkap laporan KCNA. Pejabat Komando Pertahanan Antariksa Amerika Utara (NAADC) juga membenarkan bahwa peluncuran roket itu berhasil menempatkan sebuah objek di orbit.

Pyongyang meluncurkan roket itu pada pukul 09:49 pagi waktu setempat. Satelit itu diklaim memasuki orbit sekitar 10 menit setelah peluncuran. Bagian pertama dan kedua roket itu jatuh di laut Barat dan barat daya Semenanjung Korea. Adapun, bagian ketiga jatuh sekitar 300 kilometer sebelah timur Filipina. Para pejabat AS dan Korsel sedang menganalisis kesuksesan roket tersebut.Sebelumnya Korut hanya mengumumkan waktu peluncuran roket antara tanggal 10 hingga 22 Desember, dan kemudian ditambah lagi selama satu pekan karena alasan teknis.

Karena itu, banyak yang menduga peluncuran akan dilakukan beberapa hari lagi. Pengumuman peluncuran kemarin pun mengejutkan banyak pihak. Pemimpin Korut Kim Jongun diyakini menginginkan peluncuran roket ini berdekatan waktunya dengan peringatan satu tahun kematian ayahnya, pada 17 Desember.KCNA menyebutkan, agenda ini memang sebagai penghormatan kepada visi dan kepemimpinan Kim Jong-il. Peluncuran kali ini memang dianggap sebagai kejutan.

Padahal, beberapa hari lalu Korut menghadapi permasalahan teknis dan cuaca yang tidak bersahabat. Apalagi, peluncuran roket Unha-3 pada April silam mengalami kegagalan karena meledak beberapa saat setelah diluncurkan.Kesuksesan peluncuran roket kali ini memberikan implikasi keamanan yang luas karena Korut mampu meluncurkan rudal balistik antarbenua dan program senjata nuklir yang lebih berbahaya. Masao Okonogi,profesor politik Korea di Universitas Keio, berpendapat bahwa peluncuran itu bakal mendorong Korut menjadi agenda keamanan nasional bagi Washington.

“Mampu meletakkan satelit di orbit berarti Anda memiliki teknologi yang mampu mengirimkan hulu ledak nuklir ke wilayah tertentu. Kini Korut bukan hanya ancaman bagi negara tetangganya, tetapi ancaman nyata bagi AS,”kata Okonogi. Di Washington, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Tommy Vietor menegaskan, Korut telah melanggar perjanjian internasional.

“Peluncuran roket Korut hari ini merupakan tindakan provokatif paling tinggi yang mengancam keamanan regional dan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB,”katanya. Sementara, sekutu Korut, China justru memuji tindakan Pyongyang. “Korut memiliki hak untuk mengeksplorasi antariksa,” demikian pernyataan China dikutip Xinhua.

Beijing juga meminta semua pihak menahan diri untuk mencegah situasi yang semakin tidak terkontrol. Berbeda dengan China, Rusia justru menganggap upaya Korut sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan itu dapat memicu efek negatif terhadap stabilitas regional. Hal senada diungkapkan Pemerintah Jepang yang mengungkapkan peluncuran roket sebagai tindakan yang mengecewakan dan tak dapat diterima. PBB juga langsung menggelar pertemuan pada Rabu waktu setempat.Seorang diplomat negara Barat memprediksi bakal mengeluarkan resolusi keras terhadap Korut.

Pemerintah Korsel pun langsung menggelar pertemuan darurat.“ Itu merupakan ancaman perdamaian di Se-menanjung Korea dan seluruh dunia,”kata Menteri Luar Negeri Korsel Kim Sung-hwan. Seoul juga mengecam peluncuran roket itu sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.

readmore »»  

Honor Telat, Panwas Pilgub Protes

Honor Telat, Panwas Pilgub Protes
MAJALENGKA - Proses Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang akan dihelat 24 Februari 2012 mendatang, ternyata dihadapkan pada satu kendala di lingkaran panitia pengawas (Panwas). Para petugas pengawas di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota, memprotes Panwas Pilgub Provinsi Jawa Barat yang telat mencairkan honor bulan November 2012.
Ketua Panwas Kabupaten Majalengka, Agus Asri Sabana SSos MSi mengatakan, kinerja para petugas Panwas Pilgub di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, saat ini sedikit lesu akibat telatnya pencairan honor dari Panwas Provinsi Jawa Barat. Sampai bulan November 2012 hampir berakhir, honor para petugas Panwas belum juga dicairkan, dengan alasan yang tidak jelas.
“Kami tidak mengerti dengan kinerja Panwas Pilgub di tingkat Provinsi Jawa Barat, yang hingga saat ini belum juga mencairkan anggaran honor para petugas di daerah. Kami yang bersentuhan langsung dengan para petugas lapangan yang menjalankan tugasnya di masyarakat, hampir setiap hari mendapat pertanyaan soal honor mereka yang belum juga cair sampai bulan November hampir berakhir,” jelas Agus kepada Radar, saat ditemui di sekretariatnya, Senin (19/11).
Dikatakan Agus, ratusan petugas pengawas Pilgub Jabar yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka khususnya, saat ini menunggu pencairan honor. Pihak Panwas di tingkat Kabupaten Majalengka belum dapat memberikan jawaban pasti kapan honor tersebut akan dicairkan, mengingat keterlambatan pencairan tersebut terjadi di tingkat provinsi.
Menurutnya, sejak dibentuk Panwas Pilgub Jawa Barat pada Juli 2012, Panwas tingkat kabupaten rata-rata baru menerima anggaran dari Panwas Provinsi sebesar 19 persen dari anggaran seluruhnya. Dengan adanya keterlambatan pencairan tersebut, tentu memunculkan berbagai persepsi terhadap pengelolaan anggaran Panwas Pilgub di tingkat provinsi, mengingat nilainya yang cukup besar sekitar Rp150 miliar.
Dikatakannya, seharusnya Panwas Pilgub Jabar belajar kepada kinerja Panwas Pemilu 2004, 2009 dan Pilgub Jabar 2008 yang sukses menjalankan tugas tanpa ada masalah apa pun. Sebab, keterlambatan pencairan honor para petugas panwas merupakan satu masalah yang dapat mengganggu suksesnya pelaksanaan Pilgub Jabar 2013 yang waktunya tinggal dua bulan lagi.
Pertanyaan mengenai pencairan honor Panwas tersebut seperti disampaikan Ketua Panwascam Ligung, Adi Sudarma dan Kepala Sekretariat Panwascam, Winata. Menurut dua pria setengah baya yang jauh-jauh datang ke sekretariat Panwas Kabupaten tersebut, mereka berdua ingin mempertanyakan soal keterlambatan pencairan honor. “Sama seperti ketua Panwas kabupaten, kami berdua yang bertugas di Kecamatan Ligung hampir tiap hari mendapat pertanyaan mengenai keterlambatan pencairan honor. Kami berharap ketua Panwas kabupaten bisa secepatnya memperjuangkan ke tingkat provinsi, agar proses tahapan Pilgub ini berjalan lancar,” tandas Adi Sudarma. (eko)

readmore »»